PALU, ALKHAIRAAT – Momentum perayaan hari kemerdekaan setiap bulan Agustus seharusnya menjadi ajang refleksi mendalam mengenai arti merdeka bagi rakyat kecil yang masih berjuang di garis kemiskinan.
Berdasarkan data statistik tahun 2025, angka kemiskinan nasional mencapai 8,25 persen atau setara dengan 23,36 juta jiwa yang membutuhkan perhatian serius dari pemangku kebijakan.
Mahasiswa Universitas Alkhairaat Palu, Moh Abdullah Kholil Bisriy, menyoroti bahwa kemerdekaan sejati harus dirasakan dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekadar seremonial pengibaran bendera.
Ia menekankan tiga aspek fundamental yang menjadi tolok ukur arti merdeka bagi rakyat kecil, yakni kemerdekaan ekonomi, pendidikan serta kesehatan, dan harga diri sebagai warga negara.
“Pemerintah Indonesia sepatutnya memprioritaskan rakyat kecil seperti pedagang UMKM, petani, buruh, dan nelayan dengan membuka peluang pemberdayaan serta akses pasar yang luas,” katanya.
Dalam sektor ekonomi, arti merdeka bagi rakyat kecil berarti tersedianya pupuk murah bagi petani, bahan bakar solar bersubsidi untuk nelayan, serta upah layak bagi buruh. Pemerintah diharapkan tidak hanya memberikan bantuan langsung yang bersifat sementara, tetapi juga memberikan sarana atau kail agar masyarakat bisa mandiri secara finansial.
Terkait sektor sosial, akses pendidikan tinggi tanpa beban biaya dan layanan kesehatan tanpa diskriminasi menjadi tuntutan utama.
Kemerdekaan bidang kesehatan seharusnya menjamin rakyat mendapatkan pelayanan medis di rumah sakit hanya dengan menunjukkan kartu BPJS tanpa prosedur yang menyulitkan atau birokrasi berbelit.
“Rakyat kalau berobat ke puskesmas atau rumah sakit itu seharusnya mendapatkan pelayanan yang merdeka dan bebas dari biaya apapun tanpa harus dipingpong sana sini,” ujar Moh Abdullah Kholil Bisriy.
Data dari Badan Pusat Statistik dan analisis angka pengangguran menunjukkan realitas yang kontras, di mana terdapat 42.385 orang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) sepanjang Januari hingga Juli 2025.
Jika diakumulasikan, terdapat puluhan juta orang yang mengalami degradasi pendapatan dan kesenjangan sosial ekonomi di tengah perayaan kemerdekaan.
Aspek terakhir yang menjadi catatan adalah merdeka secara harga diri, di mana rakyat miskin dipandang sebagai manusia bermartabat, bukan sekadar objek bantuan atau alat politik saat pemilihan suara. Hak-hak dasar yang disalurkan oleh negara harus dipandang sebagai kewajiban pemerintah, bukan sebagai bentuk belas kasihan kepada masyarakat.
“Bagi rakyat kecil jembatan emas itu terasa kalau bangsa ini bisa secepatnya mewujudkan pangan murah, sekolah gratis, kerja layak, dan keadilan sosial,” kata Moh abdullah kholil bisriy menutup pernyataannya.
